Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Diskusi Perubahan Nama Bandara LIA Menjadi ZAMIA Menemui Jalan Buntu

Diskusi Perubahan Nama Bandara LIA Menjadi ZAMIA Menemui Jalan Buntu
Diskusi perubahan nama Bandar Udara LIA menjadi ZAMIA di D'MAX di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Senin (4/3/2019)

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, para pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pimpinan Organisasi, Kepala Desa dan masyarakat termasuk Majelis Adat Sasak dan Anggota DPRD Provinsi NTB dan Lombok Tengah akhirnya bertemu dalam Forum Diskusi Lombok Independent di Hotel D’Max depan Bandar Udara Lombok Internasional Airport (LIA) di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin (4/3/2019).
Pertemuan itu dilaksanakan terkait dengan Implementasi SK Kementerian Perhubungan RI nomor 1421 tahun 2018 tentang perubahan nama Bandara LIA menjadi Bandara Zainuddin Abdul Majid Internasional Airport (ZAMIA).
Hasil dari diskusi di Forum Diskusi Lombok Independent yang dihadiri Sekda Lombok Tengah, HM. Nursiah, perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Kesbangpoldagri NTB, pentolan LSM, Kepala Desa (Kades) yang ada di Lingkar Bandara LIA, dan dari unsur NW itu tidak menemukan kata sefakat terkait dengan perubahan nama Bandara LIA menjadi Bandara ZAMIA.” Rata – rata peserta Diskusi menolak perubahan nama Bandara LIA menjadi ZAMIA,” ungkap penanggungjawab kegiatan Forum Diskusi Lombok Independent, Muhanan, SH, Senin (4/3/2019).
Dalam diskusi itu, kata Muhanan, Dinas Perhubungan Provinsi NTB justru tidak mengetahui secara pasti terkait dengan pemberlakuan SK Kemenhub RI nomor 1421 Tahun 2018 yang menyatakan nama Bandara LIA menjadi ZAMIA mulai diberlakukan pada Tanggal, 5 Maret 2019.”Dari perwakilan dari Dishub Provinsi mengatakaan tidak mengetahui secara persis kapan perubahan nama bandara itu dikirim ke pusat. Dan dari Pemkab Lombok Tengah yang diwakili Pak Sekda, dengan tegas mengatakan menolak perubahan nama Bandara LIA, karena Pemkab Lombok Tengah tidak pernah dilibatkan dan diajak berkoomunikasi,baik oleh Pemprov NTB dan Kemenhub ,” tuturnya.
Karena tidak ada kata sefakat dalam forum diskusi itu, lanjut Muhanan, persoalahan perubahan nama Bandara LIA menjadi ZAMIA yang telah menimbulkan polemik berkepanjangan dan gesekan di tengah – tengah masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok Tengah, akan dibawa dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Kemenhub RI.” Jadi SK Kemenhub ini bisa dikatakan masih ngambang, tidak jelas. Untuk itu perubahan nama Bandara yang telah menimbulkan pro dan kontra di tengah – tengah masyarakat ini akan kami bawa dan akan kami sampaikan langsung kepada Kemenhub RI. Apakah SK itu nantinya akan dibatalkan, ditinjau ulang atau akan diberlakukan, kita tunggu hasilnya,” ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan