Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Dewan Lombok Tengah Bentuk Gabungan Komisi Bahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018

Dewan Lombok Tengah Bentuk Gabungan Komisi Bahas LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018
Rapat  Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda Pembentukan Gabungan  Komisi  LKPJ Kepala Daerah Ahir Anggaran Tahun 2018, Kamis (4/4/2019)

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (4/4/2019) menggelar Rapat Paripurna ke 9 Tahun 2019 dengan Agenda Pembahasan Ranperda tentang Perlindungan Mata Air dan Pembentukan Gabungan Komisi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018.
Rapat Paripurna ke 9  yang dilaksanakan di Ruang Sidang Utama DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah itu dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT dan dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lombok Tengah serta sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Pembentukan Gabungan Komisi LKPJ itu  untuk membahas apakah LKPJ Kepala Daerah  yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. Ip pada Rapat Paripurna ke 7  sudah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan dalam Program Ahir Anggaran Tahun 2018.” Rapat paripurna telah menetapkan, Komisi III  DPRD Lombok Tengah akan membahas Ranperda tentang  Perlindungan Mata Air bersama Pemerintah Daerah, dan  Pembentukan Gabungan Komisi untuk  membahas LKPJ Kepala Daerah akhir Tahun 2018,” ujar Kabag Humas dan Protokol  Sekretariat DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana.
Sebelumnya, pada Rapat Paripurna ke 7 dengan Agenda menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2018, Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan, penyusunan dan penyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2018 adalah sebuah keharusan sebagaimana yang diamanatkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015  tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahaan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah, KLPJ kepala daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Pelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat. Dan berdasarkan Perda Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Lombok Tengah Tahun 2016 – 202, yang telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2018, Visi Kabupaten Lombok Tengah adalah terwujudnya Kabupaten Lombok Tengah yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu (Bersatu).”Penyampaian LKPJ Bupati Lombok TengahTahun 2018 kepada DPRD merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2018 sebagai jabaran dari RPJMD,”kata H. Lalu Pathul
Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu juga menyampaikan tema pembangunan Lombok Tengah Tahun 2018 yakni Memacu investasi melalui penguatan daya saing daerah dalam rangka peningkatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan prioritas pembangunan yakni Penghayatan dan pengamalan nilai – nilai Agama dan kearifan Lokal. Peningkatan akses dan mutu layanan  pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Sosial. Peningkatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan penataan wilayah perkotaan Praya. Peningkatan Kapasitas Pemeritahan Daerah dan Pelayanan Publik.”Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang semaki baik, yaitu Tahun 2017 sebesar 64,36 persen. Berdasarkan data BPS, Tahun 2018, angka kemiskinan di Lombok Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 13, 87 persen, dibandingkan tahun 2017 sebesar 15,31 persen. Laju pertumbuhan penduduk Tahun 2018 sebesar 1,1 persen, menurun 0,03 persen  dari tahun 2017 yang sebesar 1,13 persen,”jelas H. Lalu Pathul Bahri.
Disektor perekonomian, kata H. Lalu Pathul, semakin kuat dengan ditopang kemantapan Infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik. Perepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah.
Kinerja perekonomian, lanjut H. Lalu Pathul ditunjukkan dengan perkembangan produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2017 sebesar Rp.15,96 Triliun. PDRB  perkapita Lombok Tengah atas dasar harga berlaku pada Tahun 2017 sebesar Rp.17.144.157,00. Dan Indikator PDRB ini dari tahun ke tahun menunjukkan trand positif.”Pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 sebesar  6,42%, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,70%. Dan rata – rata pertumbuhan ekonomi Lombok Tengah selama tiga tahun sebesar 5,91%. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan capaian pada Tahun 2018, Opini WTP  terhadap Lapora keuangan Pemkab Lombok Tengah dari BPK RI. Akuntabilitas kinerja Tahun 2017 dengan nilai 51,78 dan Tahun 2018 meningkat menapai nilai 52,02 dengan predikat CC dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Tingkat kepemilikan KTP Elektronik (KTP -el)  Tahun 2017 sebanyak 76,93% dan Tahun 2018, sebanyak 89,52%. Kepemilikan Kartu keluarga (KK) Tahun 2017 sebesar  78,10%, dan tahun 2018 sebanyak  86,15%. Kepemilikan Akte Kelahiran Tahun 2017 sebesar  73,41%, dan pada Tahun 2018 sebesar 78,60%,”papar H. Lalu Pathul.
Sedangkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Lomok Tengah Tahun anggaran 2018, Pendapatan daerah ditarget Rp.2.000.817.203.189,170,  dan terealisasi sebesar Rp.1.980.500.525.597,810 atau  98,98%. yang terdiri dari PAD ditargetkan sebesar Rp.194.640.639.337,170, dan terealisasi Rp.187.324.323.969,810 atau 96,24%. Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.460.212.041.000,00, dan terealisasi sebesar Rp.1.449.014.029.739,00, atau 99,23%. Lain – lain Pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.345.964.522.852,00, dan teralisasi sebesar Rp.344.162.171.889,00 atau 99,48%. Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.2.180.147.657.905,96, dan teralisasi Rp.2.033.415.179.494,27 atau 93,27%, yang terbagi atas belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp.1.171.793.722.570,96, dan terealisasi sebesar Rp.1.135.382.675.948,00 atau  96,89%. Belanja Langsung, ditargetkan sebesar Rp.1.008.353.935.335,00, dan terelisasi sebesar Rp.898.032.503.546,27 atau 89,06%.
Dibidang penerimaan pembiyayaan daerah sebesar Rp.179.330.454.716,79, terealisasi sebesar Rp.898.032.503.546,27 atau 61,69%.” Pada Tahun 2018 Kabupaten Lombok Tengah menerima tugas pembantuan dari beberapa kementerian, dengan total anggaran sebesar Rp.18.936.276.000. Anggaran tersebut tentu akan memberikan penaruh positif terhadap laju pembangunan dan perekonomian Lombok Tengah,”ungkap H. Lalu Pathul
Sebagai upaya akselerasi mewujudkan Lombok Tengah Bersatu, pada Tahun 2018, Pemkab Lombok Tengah telah menyelenggarakan beberapa kerjasama strategis  dengan daerah atau lembaga lain, antara lain dengan Pemerintah Kota Bandung, Pemkab Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tengara, BPK, BPKP dan IPDN serta berbagai kerjasama lainnya.”Kepada pimpinan perangkat daerah, sudah kami instruksikan untuk mengikuti proses ini secara seksama, sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah berdasarkan RPJMD sekaligus untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam menapai Indikator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerja,” ujar H. Lalu Pathul Bahri. [slNews – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan