Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Besok Pagi, Dinas Pertanian Akan Tertibkan Lahan Pertanian Seluas 10 Hektar Aset Pemkab Lombok Tengah di Kecamatan Pringgarata

Besok Pagi, Dinas Pertanian Akan Tertibkan Lahan Pertanian Seluas 10 Hektar Aset Pemkab Lombok Tengah di Kecamatan Pringgarata
Petugas Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah menunjukkan lokasi lahan pertanian seluas 10 Hektar aset Pemkab Lombok Tengah di Dusun Repok Sadar, Desa Taman Indah, Kecamatan Pringgarata, yang diklaim kepemilikannya oleh 5 orang oknum warga Desa setempat

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Sat Pol PP dan aparat Kepolisian dari Polres Lombok Tengah, Kamis pagi (28/3/2019), akan menertibkan aset Pemkab Lombok Tengah berupa lahan Pertanian seluas 10 Hakter yang sudah puluhan tahun diklaim kepemilikannya oleh 5 orang oknum warga Desa Beber, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.
Lokasi lahan pertanian aset Pemkab Lombok Tengah itu berada di Dusun Repok Sadar, Desa Taman Indah yang merupakan pemekaran dari Desa Beber, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.
Selain akan melakukan penertiban atau eksekusi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah juga akan melaksanakan panen raya di lokasi lahan pertanian aset Pemkab Lombok Tengah tersebut.” Selain penertiban Aset berupa lahan pertanian seluas 10 hektar, juga akan ada Panen Raya. Penertiban Aset Pemkab Lombok Tengah berupa lahan pertanian itu melibatkan Dinas Pertanian, Sat Pol PP dan dibantu Polres Lombok Tengah,”ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah, Lalu Iskandar, Rabu (27/3/2019).
Lalu Iskandar menceritakan, lahan pertanian seluas 10 Hektar aset Pemkab Lombok Tengah itu dikuasi dan diklaim kepemilikannya oleh 5 orang oknum warga desa setempat sejak puluhan tahun lalu tanpa didasari landasan hukum yang jelas . Dan selama puluhan tahun 5 orang oknum warga itu mengarap dan memanfaatkan lahan pertanian aset Pemkab Lombok Tengah tersebut untuk bercocok tanam.” Persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun, dan baru sekarang kami tertibkan. Selain didasari Sertifikat tanah, Pemkab Lombok Tengah juga memiliki kekuatan hukum berupa putusan Pengadilan Negeri Praya Tahun 1998 yang memutuskan lahan pertanian seluas 10 hektar itu merupakan aset Pemkab Lombok Tengah, dan memvonis bersalah kelima oknum warga yang mengkalim lahan pertanian aset Pemkab Lombok Tengah tersebut,”ucap Lalu Iskandar
2 dari 5 oknum warga yang melakukan penggergahan lahan pertanian Aset Pemkab Lombok Tengah, telah menyatakan diri bersalah dan mengembalikan lahan aset Pemkab Lombok Tengah itu disertai dengan Surat Pernyataan. Sedangkan 3 orang oknum Warga, sampai saat ini tidak mau menyerahkan lahan Aset Pemkab Lombok Tengah tersebut. Bahkan ketiga orang oknum warga itu melakukan perlawanan dengan menggungat Pemkab Lombok Tengah ke Pengadilan Negeri Praya.”Selain itu, ketiga orang oknum warga itu, tidak mengizinkan dan menghalang – halangi Pemkab Lombok Tengah memanen tanaman padi di atas lahan pertanian aset Pemkab Lombok Tengah. Untuk itu besok (kamis, 28/3) penertiban aset akan dikawal Sat Pol PP dan Polisi,”tegas Lalu Iskandar
Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya yang telah Inkrah, lanjut Lalu Inskandar, kelima orang oknum warga itu semestinya sudah menjalani hukuman pidana kurungan penjara. Namun sampai dengan saat ini, khususnya kepada tiga orang oknum warga yang tidak mau menyerahkan lahan aset Pemkab Lombok Tengah itu tidak di eksekusi sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya.” Pak Bupati sudah sering turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan lahan itu secara baik – baik dan secara kekeluargaan. Tetapi mereka (tiga orang oknum warga) tidak memiliki etikad baik. Malah menggugat Pemkab Lombok Tengah ke Pengadilan,”tuturnya.
Untuk itu, Lalu Iskandar berharap kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengeksekusi ketiga orang oknum warga yang mengklaim dan melakukan penggergahan lahan aset Pemkab Lombok Tengah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Praya.”Kalau dihitung dari kerugian negara sangat besar, karena mereka menggarap lahan aset Pemkab Lombok Tengah itu sudah puluhan tahun,” ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan