Tolak Nama BIZAM, Ribuan Masyarakat Kepung DPRD NTB

SUARALOMBOKNEWS.com – MATARAM | Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak (GERAM) perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) menggelar aksi demo didepan Gedung DPRD Provinsi NTB, Senin siang (18/11/2019).

Dalam orasinya didepan Gedung DPRD Provinsi NTB, Koordinator Umum (Kordium) GERAM, Lalu Hizzi menyuarangkan dengan lantang menolak perubahan nama BIL menjadi BIZAM.” BIL – LIA (Lombok Internasional Airport) harga mati,” tegasnya.

Dalam orasinya, Ketua LSM Aliansi Rakyat Menggugat (Alarm) NTB juga menyebut, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018  Tentang Perubahan Nama BIL menjadi BIZAM cacat hukum. Hal itu dikarenakan, dalam pembahasan perubahan nama Bandara tersebut tidak melibatkan Pemkab Lombok Tengah, DPRD Lombok Tengah, Majelis Adat Sasak dan tokoh masyarakat termasuk warga lingkar BIL.”Masyarakat hari ini menuntut keadilan, bahwa apa yang dilaksanakan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018  Tentang Perubahan Nama BIL menjadi BIZAM  tidak sesuai dengan prosedur, tidak pernah ada dilibatkan tokoh masyarakat, Pemkab Lombok Tengah, DPRD Lombok Tengah. Maka Keputusan Menteri Perhubungan itu Cacat Hukum dan telah merobek, mencabit – cabit perasaan Rakyat, khususnya masyarakat Lombok Tengah. Oleh sebab itu, siapapun  person maupun kelompok hari ini yang ingin mengganti nama BIL, maka mereka telah membuat Garis perlawanan perang melawan kami. BIL harga mati, LIA harga mati, dan tidak ada yang boleh mengganti. Maka siapa saja yang menggunakan manuper – manuper Politik menggunakan aikon yang sangat strategis (Bandara) sebagai alat Politiknya maka akan berhadapan dengan Masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah,”sebut Lalu Hizzi.

Untuk itu, mewakili ribuan masyarakat yang mengelar aksi demo, Lalu Hizzi meminta kepada DPRD Provinsi NTB menolak surat Gubernur NTB yang meminta rekomendasi ke DPRD Provinsi NTB untuk mengganti nama BIL menjadi BIZAM dan membatalkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang perubahan nama BIL menjadi BIZAM.” Kami meminta kepada DPRD NTB untuk membatalkan penetapan pergantian nama BIL menjadi BIZAM,”tegasnya

Setelah menyampaikan aspirasinya, puluhan perwakilan peserta aksi demo diterima didalam Gedung DPRD Provinsi NTB oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, dan sejumlah Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dearah Pemilihan (DAPIL) diantaranya, HL. Sudiartawan, HL. Pelita, H. Achmad Fuaddi FT, dan Lalu Satria Wandi.

Dihadapan Ketua DPRD Provinsi NTB, perwakilan peserta aksi demo, Lalu Buntaran yang juga merupakan Kepala Desa (Kades) Ketare, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah meminta kepada DPRD Provinsi NTB untuk membatalkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 1421 Tahun 2018  Tentang Perubahan Nama BIL menjadi BIZAM.” Kami meminta kepada Ketua DPRD NTB untuk menolak surat permohonan rekomendasi Gubernur NTB dan membatalkan SK Menhub RI. 90 persen warga lingkar BIL tidak setuju perubahan nama BIL, untuk itu jangan rubah nama BIL, karena kondisi dibawa sangat tidak kondusif,” sebutnya.

Menjawab, tutuntutan ribuan masyarakat yang menolak perubahan nama BIL menjadi BIZAM, Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Lombok Tengah, HL. Sudiartawan menjelaskan, tindak lanjut dari penolakan perubahan nama BIL menjadi BIZAM, DPRD Provinsi NTB akan membentuk Panitia Khusus (Pansus). Setelah terbentuk, Pansus akan turun langsung ke lapangan (Lombok Tengah) termasuk ke Pemkab Lombok Tengah untuk mendengar dan melihat secara langsung situasi, keadaan dan keinginin masyarakat.” Kami sangat terbuka. Karena telah terbit SK, maka harus dibentuk Pansus. Dalam Pansus nantinya tidak akan ada Poting. Hasil Pansus nanti berdasarkan hasil dilapangan. Kami akan turun ke Lombok Tengah termasuk ke  Pemkab Lombok Tengah,”jelasnya.

Pembentukan Pansus DPRD Provinsi NTB itu sempat mendapat penolakan dari perwakilan peserta Aksi Demo, Bahaidin.

Pria yang akrab disapa Obok itu meminta DPRD Provinsi NTB untuk tidak membentuk Pansus, dan meminta kepada DPRD Provinsi NTB untuk membatal SK Menhub RI tersebut.” DPRD jangan membentuk Pansus. Karena DPRD telah dianggap sampah oleh Pemprov, buktinya tidak dilibatkan dalam pembahasan pengusulan pergantian nama Bandara,” cetusnya

Dalam kesempatan tersebut, Kordum GERAM, Lalu Hizzi menyerahkan dua buah surat penolakan pergantian nama BIL menjadi BIZAM, dari Pemkab Lombok Tengah dan DPRD Lombok Tengah kepada Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda

Setelah bertemu dan menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Provinsi NTB, ribuan peserta aksi demo menolak perubahan nama BIL menjadi BIZAM itu membubarkan diri dengan tertib. [slNEWS – rul]