Dinas PUPR Loteng Digempur Warga

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Sejumah masyarakat  yang tergabung dalam  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NTB Bangkit, menggelar aksi hering di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (12/10/2017).

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan terkait dengan kwalitas ruas jalan Kabupaten yang dinilai dikerjakan asal – asalan oleh pihak perusahaan pemenang tender atau Kontraktor.” Baru saja selesai dikerjakan Jalan itu sudah rusak. Ketebalan hotmik tidak sesuai dengan speck, buktinya di beberapa titik ruas jalan ada yang sudah amblas dan retak – retak,” ucap Korlap Aksi Hering, Rahman.

Untuk itu kata Rahman, dirinya selaku perwakilan masyarakat, meminta kepada Dinas PUPR Loteng untuk turun langsung kelapangan, memantau dan mengawasi tahap demi tahap proses pengerjaan ruas jalan Kabupaten, yang sedang maupun yang sudah selesai dikerjakan.” Jangan cuman duduk di kantor saja, silakan turun langsung kelapangan. Contohnya ruas jalan di Desa Aik Mual itu dikerjakan asal – asalan. Untuk itu kami ingin mempertanyakan seperti apa Juklak – juknis proyek jalan itu, karena banyak kami temukan baru saja selesai dikerjakan ruas jalan itu sudah rusak, karena dikerjakan asal – asalan, malah ada juga, belum selesai dikerjakan sudah rusak,” ungkapnya.

Rahman mengaku, banyak menerima laporan dari masyarakat, terkait dengan proyek jalan kabupaten yang dikerjakan asal – asalan. Bahnkan proyek pengerjaan ruas jalan Kabupaten yang nilainya miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat itu, tidak memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar, dan pihak Kontraktor  pemenang tender  memonopoli seluruh proses pengerjaan ruas jalan kabupaten tersebut.”Kami hanya ingin menyampaikan laporan yang kami temukan di masyarakat, karena jangan sampai masalah ini terus- terusan terjadi yang nantinya niat untuk memuluskan jalan malah sebaliknya hanya menguntungkan perusahaan dan kita malah sebagai masyarakat merasa sangat dirugikan dengan hasil pengerjaan para kontraktor ini,”keluhnya.

Selain menyerot kwalitas  ruas jalan, masyarakat juga mempertanyakan terkait dengan kwalitas pekerjaan penalutan dan saluran yang dikerjakan sepotong – potong, dan menggunakan campuran asal – asalan. Bahkan pengerjaan talut dan saluran atau irigasi di pinggir  ruas jalan itu tanpa kejelasan.”Misalnya  Masyarakat  Desa Jago dan Aikmual ,  tidak menemukan ketentuan elevasi disana, sehingga kami patut menduga bahwa ada korporasi disetiap proyek yang ada,”ucap Rahman.

Sementara itu, ditempat yang sama  Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga di Dinas PUPR Loteng Suardi  menjelaskan,  bahwa segala ketentuan yang dilakukan oleh kontraktor untuk mengerjakan suatu proyek sudah disampaikan, meskipun  ada ditemukan  permasalahan maka secara konsekuensi perusahaan itupun harus bertanggung jawab.“Khususnya jika ada kerusakan sebelum habisnya masa pemeliharaan, maka pihak kontraktor juga harus melakukan perbaikan.  Kami juga dalam menentukan apakah jalan tersebut dikatakan layak atau tidak sudah ada ketentuan dengan melakukan kajian dengan desain yang sudah ada saat ini,”jelasnya.

Suardi mengungkapkan,  adanya retakan dan permasalahan lainya,  bisa jadi disebabkan  Struktur  tanah yang lembap di daaerah tersebut, namun terlepas  dari itu pihaknya mengaku tetap melakukan pengawasan terhadap semua jenis proyek yang saat ini sedang dikerjakan maupun yang sudah selesai dikerjakan.”“Yang  kita lakukan  harus melihat ketebalan dalam pengerjaan jalan, termasuk ketebalan tanah yang harus disesuaikan dengan kondisi tanah yang ada. Semua sudah kita lakukan jauh dari sebelum dikerjakan,” ujarnya. (slNews.com – rul)